D I K A I S M A W A N

2.1.Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

PPh, PPN, dan PPnBM di KPP

2.1.1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi

Administrasi ke Kantor Pelayanan Pajak melalui Tempat Pelayanan Terpadu.

2.1.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan kemudian

meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan ketentuan. Dalam hal surat

permohonan beserta persyaratannya belum lengkap, dihimbau kepada Wajib

Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya

sudah lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS

diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat

permohonan beserta kelengkapannya. Selain BPS, Petugas Tempat Pelayanan

Terpadu juga memberikan Lembar Isian Surat Pengurangan atau Penghapusan

Sanksi Administrasi. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu kemudian merekam surat

permohonan dan dilanjutkan dengan meneruskan surat permohonan beserta

kelengkapannya ke Account Representative.

2.1.3. Account Representative meneliti persyaratan formal Pengurangan atau

Penghapusan Sanksi Administrasi. Dalam hal berkas Pengurangan atau

Penghapusan Sanksi Administrasi tidak memenuhi persyaratan, Account

Representative membuat konsep Surat Pemberitahuan Surat Permohonan

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Tidak Memenuhi Persyaratan

Formal dan meneruskannya kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

2.1.4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan memaraf konsep Surat

Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi

Administrasi Tidak Memenuhi Persyaratan Formal kemudian meneruskannya

kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

2.1.5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat

Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi

Administrasi Tidak Memenuhi Persyaratan Formal.

2.1.6. Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi

Administrasi Tidak Memenuhi Persyaratan Formal ditatausahakan di Seksi

Pelayanan (SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan

ke Wajib Pajak (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).

Administrasi Perpajakan 174

2.1.7. Dalam hal permohonan dapat diproses lebih lanjut, Account Representative

membuat konsep Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau

Penghapusan Sanksi Administrasi Memenuhi Persyaratan Formal dan

meneruskannya kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

2.1.8. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan memaraf konsep Surat

Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi

Administrasi Memenuhi Persyaratan Formal dan meneruskannya kepada Kepala

Kantor Pelayanan Pajak.

2.1.9. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat

Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi

Administrasi Memenuhi Persyaratan Formal.

2.1.10. Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi

Administrasi Memenuhi Persyaratan Formal ditatausahakan di Seksi Pelayanan

(SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan ke Wajib

Pajak (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).

2.1.11. Atas Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi yang

memenuhi persyaratan formal, Account Representative meneruskan Permohonan

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi ke Seksi Pelayanan untuk

dibuatkan Surat Pengantar untuk diteruskan ke Kantor Wilayah/Direktorat

Keberatan dan Banding KPDJP.

2.1.12. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak Lembar Penelitian Kelengkapan Berkas dan

Lembar Pengawasan Penelitian Berkas Pengurangan atau Penghapusan Sanksi

Administrasi, serta membuat konsep Surat Pengantar, kemudian meneruskannya

kepada Kepala Seksi Pelayanan beserta berkas permohonan dari Wajib Pajak.

2.1.13. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf konsep Surat Pengantar, kemudian

meneruskannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak beserta berkas

permohonan dari Wajib Pajak.

2.1.14. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menandatangani Surat Pengantar dan

meneruskannya kepada Kepala Seksi Pelayanan.

Administrasi Perpajakan 175

2.1.15. Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk

menatausahakan dan mengirim Surat Pengantar, Surat Permohonan Pengurangan

atau Penghapusan Sanksi Administrasi Wajib Pajak, Lembar Pengawasan Arus

Dokumen, Lembar Isian Surat Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi,

Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi

Administrasi Memenuhi Persyaratan Formal, Lembar Penelitian Kelengkapan

Berkas, Lembar Pengawasan Penelitian Berkas Pengurangan atau Penghapusan

Sanksi Administrasi, Salinan Laporan Pemeriksaan Pajak Lengkap yang sudah

dilegalisasi oleh Kepala Seksi Pelayanan.

2.1.16. Pelaksana Seksi Pelayanan menatausahakan Surat Pengantar beserta berkas

permohonan, dan berkas terkait lainnya (SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen

Wajib Pajak) dan menyampaikannya kepada Kantor Wilayah atau Direktorat

Keberatan dan Banding KPDJP melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara

Penyampaian Dokumen di KPP).

2.1.17. Proses selanjutnya dilaksanakan di Kantor Wilayah (SOP Tata Cara Penyelesaian

Permohonan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi di

Kanwil) atau di Direktorat Keberatan dan Banding KPDJP (SOP Tata Cara

Penyelesaian Permohonan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi

Administrasi di KPDJP)

2.1.18. Proses selesai.

Sumber : Bahan Ajar Administrasi Perpajakan PDF

Untuk kembali ke Bab Pelayanan klik LINK berikut